Homepage » Buku Hukum » Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga

Belanja Buku

Lihat Keranjang Anda DISINI
Keranjang belanja Anda masih kosong

Member Login




Order Via SMS / WA

Temukan Toko Kami

tokopedia bukalapak shopee

Follow Us

Facebook Twitter

Tamu online

Kami memiliki 20 Tamu online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini164
mod_vvisit_counterKemarin437
mod_vvisit_counterBulan ini11858

Online (20 minutes ago): 23
Your IP: 162.158.79.107
,
Now: 2020-08-13 09:02
 
E-mail
Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum PerikatanPerubahan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik di Indonesia

Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga
Klik untuk tampilan lebih besar


Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga

Harga: Rp40 .000

ISBN : 978-979-071-244-7
Penulis : Sinar Yunita Purba
Tebal : 288hlm.
Isi : HVS
Jenis Cetakan : BW
Ukuran : 14,5 x 21cm.
Klik disini jika ada yg ingin ditanyakan

ISBN : 978-979-071-244-7
Penulis : Sinar Yunita Purba
Tebal : 288hlm.
Isi : HVS
Jenis Cetakan : BW
Ukuran : 14,5 x 21cm.


 

Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga

Antara Hukum Orang dan Hukum Keluarga terdapat hubungan yang sangat erat. Hukum Keluarga adalah bagian dari pada Hukum Orang. Bagian terpenting dari hukum keluarga adalah Hukum Perkawinan.
Hukum orang antara lain mengatur tentang nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan. Untuk melangsungkan perkawinan maka kedua calon mempelai harus mempunyai nama, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan lain-lain.
Akhir-akhir ini dalam bidang hukum perkawinan yang mencuat dalam pemberitaan media masa adalah masalah perceraian.
Perceraian adalah merupakan awal dari beragam persoalan baru yang kadang lebih rumit. Misalnya persoalan tentang hak asuh anak, kunjungan anak, pembagian harta bersama, kewajiban nafkah, dan lain-lain.
Penyebab perceraian antara lain adalah masalah sosial ekonomi, perkawinan usia dini dan lain-lain. Mahkamah Konstitusi menolah menaikkan usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Putusan tersebut telah menimbulkan perbedaan pendapat.




BELI SEKARANG

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.