Home » Keranjang Belanja » Buku Undang-undang » HPU Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Belanja Buku

Lihat Keranjang Anda DISINI
Keranjang belanja Anda masih kosong

Member Login




Order Via SMS / WA / BBM

Follow Us

Facebook Twitter

Tamu online

Kami memiliki 129 Tamu online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini93
mod_vvisit_counterKemarin108
mod_vvisit_counterMinggu ini394
mod_vvisit_counterMinggu lalu450

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 116.90.165.138
,
Now: 2017-11-22 21:52
 
HPU Pemerintah Daerah (PEMDA)HPU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS 2012)

HPU Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
Klik untuk tampilan lebih besar


HPU Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Harga: Rp35 .000

ISBN : 978-979-071-224-9
Penghimpun : Tim Redaksi Nuansa Aulia
Tebal : vi+234 hlm
Isi : HVS
Jenis Cetakan : BW
Ukuran : 10,5 x 20,5cm.
Klik disini jika ada yg ingin ditanyakan

ISBN : 978-979-071-224-9
Penghimpun : Tim Redaksi Nuansa Aulia
Tebal : vi+234 hlm
Isi : HVS
Jenis Cetakan : BW
Ukuran : 10,5 x 20,5cm.


Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk mendorong investasi infrastruktur dan pengelolaan barang milik negara dan daerah. Pengeluaran aturan ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan barang milik negara untuk infrastruktur. Selain itu, kehadiran peraturan ini juga untuk menyederhanakan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan merupakan penguatan dasar hukum pengelolaan aset berupa kekayaan negara tertentu.

Untuk mempercepat implementasi PP ini, maka Menteri Keuangan menetapkan peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor PMK 78/PMK 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN sebagai aturan pelaksanaannya. PMK sebagai peraturan pelaksanaan dari PP ini diharapkan menunjang pemanfaatan BMN terkait pengembangan dan penyediaan infrastruktur serta layanan umum seperti bandar udara, jalan nasional dan lainnya yang selama ini terhambat karena belum ada payung hukum untuk direalisasikan.





Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.