Home » Keranjang Belanja » Buku Undang-undang » HPU. Tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Belanja Buku

Lihat Keranjang Anda DISINI
Keranjang belanja Anda masih kosong

Member Login




Order Via SMS / WA / BBM

Follow Us

Facebook Twitter

Tamu online

Kami memiliki 134 Tamu online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini93
mod_vvisit_counterKemarin108
mod_vvisit_counterMinggu ini394
mod_vvisit_counterMinggu lalu450

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 116.90.165.138
,
Now: 2017-11-22 21:53
 
HPU. Tentang Badan Pemeriksaan KeuanganHPU. Tentang Empat Undang-Undang Peradilan

HPU. Tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Klik untuk tampilan lebih besar


HPU. Tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Harga: Rp39 .000

ISBN : 978-979-071-072-6
Penulis : Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH.
Tebal : 488hlm.
Isi : HVS
Jenis Cetakan : BW
Ukuran : 15,5 x 24cm.
Klik disini jika ada yg ingin ditanyakan

ISBN : 978-979-071-072-6
Penulis : Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH.
Tebal : 488hlm.
Isi : HVS
Jenis Cetakan : BW
Ukuran : 15,5 x 24cm.


Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank terbagi menjadi dua jenis berdasarkan fungsinya, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau lebih dikenal dengan BPR. Latar belakang pembagian kedua fungsi bank ini secara normatif tidak dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam penjelasan umum hanya dikemukakan bahwa peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memerhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Ada satu hal yang patut diperhatikan dalam bidang usaha BPR, yakni BPR tidak boleh menerima simpanan giro. Secara teoretis, hal ini berarti bahwa BPR dilarang menerbitkan cek dan bilyet giro. Namun seperti halnya lembaga keuangan pada umumnya, BPR pun dalam menjalankan fungsinya menerima simpanan dan memberikan kredit kepada nasabah. Dari segi bisnis, hal ini tentu cukup menjanjikan sehingga jika para pelaku usaha yang jeli melihat peluang ini, mereka akan memanfaatkan peluang ini seoptimal mungkin.

Dalam UU Perbankan dijelaskan bahwa bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas, bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Semoga kehadiran buku yang mencakup himpunan peraturan perundang-undangan tentang BPR ini dapat membantu para pembaca dalam mendalami bisnis yang dijalankan oleh BPR.





Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.